Sidoarjo. “Sudah saatnya sistem pendidikan daerah disusun,” kata Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Daniel M. Rosyid saat menghadiri jaring aspirasi anggota DPRD Sidoarjo dari PKS, Syarif Muhtarom. di Hotel Delta Permai Gedangan kemarin (30/12).

Daniel mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam sistem pendidikan nasional saat ini yang dianggap terlalu sentralistis. Misalnya, sistem ujian nasional (unas) untuk menentukan kelulusan siswa. Unas dinilai tidak menghargai proses pendidikan dan mengabaikan peran guru.

Kelulusan itu tanggung jawab pengajar. Tapi, temyata peran tersebut diambil-alih dan diserahkan kepada unas,” tegas Daniel di hadapan kepala sekolah-kepala sekolah di Tainan, Waru, Sedati, Gedangan, dan Buduran.

Dengan kejanggalan tersebut, kata dia, sudah saatnya daerah menyusun sistem pendidikan sendiri. Sebab, setiap daerah memiliki standar-disasi berbeda yang tidak bisa disatukan dalam sistem nasional. “Sudah saatnya sistem pendidikan daerah disusun,” katanya.

Syarif Muhtarom menyatakan, Sidoarjo sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang sistem pendidikan. Dengan raperda itu, pendidikan di Sidoarjo diharapkan bisa lebih bermutu. “Jaring aspirasi ini bisa memberikan berbagai masukan,” ujar Syarif. (riq/roz)

SIDOARJO – Makin luas, dukungan pengusutan atas “nyanyian” Imron Syukur dalam proses hukumnya sebelum ditangkap kejaksaan pada Jumat lalu (26/10). Legislator DPRD Sidoarjo asal PKS Syarif Muhtarom menyatakan sangat mendukung pengusutan tuntas jika ada main mata dalam penegakan hukum.

Syarif mengatakan menghargai keberanian Imron yang mengaku dirinya disuruh pura-pura pingsan oleh salah seorang jaksa saat hendak dieksekusi di Kejari pada 22 Mei 2007. “Nyanyian” awal itu bisa menjadi petunjuk awal pengusutan tentang indikasi sebenarnya seberapa jauh aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya.

Pengusutan “nyanyian” Imron, lanjut Syarif, dapat menjadi entry point untuk menguji seberapa bersih kinerja aparat penegak hukum. “Kita harus fair. Kita akui saja bahwa tidak ada lembaga yang benar-benar bersih sekalipun itu adalah lembaga yudikatif,” tandasnya.

Menurut Syarif, dominasi lembaga yudikatif telah menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif di kalangan aparatur negara. “Saya juga sering mendapat cerita dari kepala dinas-kepala dinas bahwa mereka merasa takut gara-gara sering dipanggil untuk diperiksa,” ungkap-nya.

Di sisi lain, Mursyid Murdiantoro, pengacara Imron Syukur ketika rencana eksekusi gagal pada 22 Mei lalu, menyatakan sempat meninggalkan Imron beberapa saat. “Waktu itu saya memang keluar dari ruang tempat Pak Imron akan dieksekusi. Sekitar dua menit. Saya buang air kecil,” ujar Mursyid.

Ketika ditinggal, Imron hanya didampingi anaknya, Ritho Udin Himawan, dan istrinya, Cici Suhayati. Waktu itu, yang menangani Imron adalah Kasi Pidsus Wito -saat ini bertugas sebagai jaksa pengkaji- pidsus di Kejati Jatim.

Mursyid mengaku tidak tahu apa yang terjadi antara Imron dan Wito ketika dia meninggalkan ruang tersebut. Begitu kembali, dia melihat Wito tengah bersiap membacakan surat eksekusi kepada Imron. Lalu, mendadak Imron jatuh pingsan. “Kalau sepengetahuan saya, itu tidak direkayasa. Pak Imron pingsan mungkin karena benarbenar tidak siap mental untuk dieksekusi saat itu juga,” tuturnya.

Kata Mursyid, peristiwa itu terjadi setelah dia berdebat keras dengan Wito mengenai landasan hukum kejari mengeksekusi kliennya. Mursyid berupaya agar kejari tidak mengeksekusi Imron saat itu.

Keterangan Mursyid dibenarkan seorang jaksa yang menyaksikan pingsannya Imron. Menurut jaksa yang tidak bersedia disebut namanya itu, Wito bersama Ritho, Cici, dan Imron di ruang Kasubsi Pra Penuntutan Dwi Wahyu P. Wahyu sendiri sedang menangani Agus Sutego, terpidana lain, di ruang Kasi Pidsus Wito.

“Nah, Pak Imron tiba-tiba pingsan sewaktu keluar dari ruang Pak Wahyu,” ungkap jaksa itu.

Sayang, Wito belum bersedia menjawab “nyanyian” awal Imron Syukur itu. Begitu pula ketika hendak ditanya soal kesaksian Mursyid dan salah seorang jaksa di Kejari Sidoarjo, dia tidak dapat dihubungi. Handphone-nya tidak aktif siang. Sekitar pukul 19.35 tadi malam, HP Wito aktif, tetapi tidak diangkat ketika dikontak berkali-kali. Beberapa saat kemudian, HP itu tidak aktif lagi. (sat)

Saat ini sejumlah aset pemkab, juga tanah yang berstatus wakaf belum mendapat perhatian. Tapi masyarakat agar tetap menyiapkan data yang sejelas-jelasnya tentang status tanah tersebut. Ini yang penting data dari lokasi tanah wakaf, sebagai bekal untuk mencarikan penggantinya.

Jika memakai konsep relokasi, penggantian tanah wakaf tidak masalah. Artinya pihak Lapindo bisa menyediakan lahan dan lokasi yang ada di kawasan tersebut. Namun jika melalui Ikatan Jual Beli (IJB), maka warganya terpencar. Ini yang sulit menentukan lokasi penggantian tanah wakaf itu.

Hingga kini, DPRD belum pernah bertemu dengan pihak terkait untuk membicarakan masalah tanah wakaf ini. Pemkab yang seharusnya bisa merespon segera melakukan pendataan tentang status tanah wakaf. (iit)

SIDOARJO – Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Nur Syaifuddin bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk Ganesa, 13, bocah SD yang ditahan karena membeli handphone curian. Kemarin, Nur datang ke Polsek Waru, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Nur datang bersama anggota dewan lain, Syarif Muhtarom. Nur dan Syarif berupaya agar hukuman terhadap Ganesa diringankan. “Kami juga berharap segera dibebaskan,” kata Nur Syaifudin saat kepada Kapolsek Waru AKP Darti di mapolsek kemarin.

Menurut Nur, Ganesa tidak terlibat tindak pidana pencurian. Dia membeli handphone dari temannya yang bernama Anggi dan tidak tahu handphone itu curian. “Usianya juga masih di bawah umur,” terang Nur.

Apalagi, lanjut anggota dewan asal daerah pemilihan Waru-Taman itu, pemilik handphone sudah bersedia menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Tapi, Ganesa dikatakan sudah telanjur menjadi tahanan kejaksaan.

Nur dan Syarif pun kemudian datang ke Kantor Kejari Sidoarjo dan bertemu Kajari Susilo Yustinus. Di sana, mereka mendapat kabar bahwa siang itu (kemarin, red) berkas Ganesa dilimpahkan ke pengadilan. “Kata jaksa, berkas-berkas Ganesa sudah dilimpahkan ke pengadilan,” terang Nur.

Nur berniat meminta penangguhan penahanan untuk Ganesa. Namun, wewenang penangguhan sudah berada di tangah hakim. Kemarin, Tri Agus Witjaksono, ayah Ganesa, diminta langsung membuat surat permohonan penangguhan kepada hakim Budiarti.

Keluarga bersedia menjadi penjamin agar Ganesa bebas dari tahanan. Selain itu, Nur Syaifuddin, Ketua RT 3 Bungurasih Utara Luqman Hadi, dan Kasek SD Darul Ulum Abdul Mujib, serta Kades Bungurasih Krisna Sugandhi juga ikut tanda tangan. “Mudah-mudahan Ganesa segera bisa bebas,” kata Nur.

Sementara itu, menurut rencana, hari ini Ganesa mulai disidang. Informasinya, sidang sebenarnya hendak dilakukan kemarin. Namun rencana batal karena Balai Pemasyarakatan Tingkat I Surabaya yang biasanya hadir dalam sidang melibatkan anak-anak kemarin tidak datang. Padahal, sehari sebelumnya keluarga Ganesa belum mendapat pemberitahuan dari kejaksaan bahwa putranya akan disidang dalam waktu dekat. (nun)

SIDOARJO – Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Nur Syaifuddin bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk Ganesa, 13, bocah SD yang ditahan karena membeli handphone curian. Kemarin, Nur datang ke Polsek Waru, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Nur datang bersama anggota dewan lain, Syarif Muhtarom. Nur dan Syarif berupaya agar hukuman terhadap Ganesa diringankan. “Kami juga berharap segera dibebaskan,” kata Nur Syaifudin saat kepada Kapolsek Waru AKP Darti di mapolsek kemarin.

Menurut Nur, Ganesa tidak terlibat tindak pidana pencurian. Dia membeli handphone dari temannya yang bernama Anggi dan tidak tahu handphone itu curian. “Usianya juga masih di bawah umur,” terang Nur.

Apalagi, lanjut anggota dewan asal daerah pemilihan Waru-Taman itu, pemilik handphone sudah bersedia menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Tapi, Ganesa dikatakan sudah telanjur menjadi tahanan kejaksaan.

Nur dan Syarif pun kemudian datang ke Kantor Kejari Sidoarjo dan bertemu Kajari Susilo Yustinus. Di sana, mereka mendapat kabar bahwa siang itu (kemarin, red) berkas Ganesa dilimpahkan ke pengadilan. “Kata jaksa, berkas-berkas Ganesa sudah dilimpahkan ke pengadilan,” terang Nur.

Nur berniat meminta penangguhan penahanan untuk Ganesa. Namun, wewenang penangguhan sudah berada di tangah hakim. Kemarin, Tri Agus Witjaksono, ayah Ganesa, diminta langsung membuat surat permohonan penangguhan kepada hakim Budiarti.

Keluarga bersedia menjadi penjamin agar Ganesa bebas dari tahanan. Selain itu, Nur Syaifuddin, Ketua RT 3 Bungurasih Utara Luqman Hadi, dan Kasek SD Darul Ulum Abdul Mujib, serta Kades Bungurasih Krisna Sugandhi juga ikut tanda tangan. “Mudah-mudahan Ganesa segera bisa bebas,” kata Nur.

Sementara itu, menurut rencana, hari ini Ganesa mulai disidang. Informasinya, sidang sebenarnya hendak dilakukan kemarin. Namun rencana batal karena Balai Pemasyarakatan Tingkat I Surabaya yang biasanya hadir dalam sidang melibatkan anak-anak kemarin tidak datang. Padahal, sehari sebelumnya keluarga Ganesa belum mendapat pemberitahuan dari kejaksaan bahwa putranya akan disidang dalam waktu dekat. (nun)

PENAHANAN terhadap Ganesa, ternyata mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Sidoarjo. Kemarin, dua orang anggota Komisi D Nur Ahmad Syaifudin dan Syarif Muhtarom, menjenguk Ganesa di Lapas Delta Sidoarjo.

Ganesa memang sudah 10 hari menjalani tahanan di Lapas Delta Sidoarjo. Sebelumnya, dia ditahan di Polres Sidoarjo selama sebulan. Kepala Lapas Tito mengatakan, Ganesa saat ini berstatus tahanan kejaksaan.

Nasib Ganesa mengundang keprihatinan para legislator dari Komisi D. Menurut Nur Ahmad, aparat penegak hukum tidak seharusnya melakukan penahanan badan terhadap Ganesa. “Harusnya aparat mempertimbangkan usianya yang masih di bawah umur,” katanya.

Pertimbangan lainnya, lanjut Nur Ahmad, tudingan yang diarahkan kepada Ganesa, belum memiliki bukti yang kuat. “HP itu kan nggak seperti mobil, yang ada surat-surat kepemilikannya. Nah, apa buktinya kalau Ganesa membeli barang curian,” terangnya.

Karena itu, kata Nur Ahmad lagi, Komisi D akan mengupayakan penangguhan penahanan bagi Ganesa. Mereka akan memberikan surat jaminan, bahwa Ganesa tidak akan melarikan diri. Selain itu, Komisi D akan memanggil pejabat-pejabat institusi hukum, yang menetapkan penahanan terhadap Ganesa. “Kami akan mengonfirmasi, mengapa Ganesa harus ditahan. Toh sudah ada surat jaminan dari kepala desa tempat dia tinggal, agar penahanannya ditangguhkan, kok nggak dipenuhi,” tandas Nur Ahmad. (sat)

SIDOARJO – Pengalokasian anggaran dalam RAPBD 2007 kembali mengundang kecaman. Kali ini, sorotan datang dari anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Syarif Muhtarom. Legislator dari PKS itu mengkritisi alokasi anggaran untuk kesehatan. Menurut Syarif, anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan terlalu minim. “Untuk perbaikan gizi masyarakat, hanya dialokasikan Rp 383,9 juta. Padahal, hingga pekan lalu saja, sudah ada 153 balita yang mengidap gizi buruk,” ungkapnya.

Menunjuk angka-angka yang tercantum dalam RAPBD 2007, kata Syarif, total belanja untuk Dinas Kesehatan dipatok Rp 41,877 miliar. Nilai tersebut terbagi atas anggaran belanja tidak langsung Rp 24,858 miliar dan belanja langsung Rp 17,018 miliar.

Jika dipersentase dengan nilai total belanja dalam RAPBD 2007, kata Syarif, nilai belanja langsung untuk Dinas Kesehatan hanya 2,7 persen. Padahal, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), anggaran untuk kesehatan ditetapkan 10 persen di antara total belanja. “Ya, itu kan gara-gara pemkab berencana investasi untuk pengembangan Terminal Purabaya. Banyak anggaran di satker-satker (instansiinstansi, Red) yang dikepras. Malah, saya dengar, rata-rata dikepras sampai 50 persen,” kritiknya.

Fakta itu, imbuh Syarif, cukup ironis. Sebab, Sidoarjo berencana mengikuti program Indonesia Sehat pada 2010. Bahkan, Sidoarjo mencanangkan program Sidoarjo Sehat pada 2008. “Program Sidoarjo sehat kan sudah di depan mata. Apa bisa dengan anggaran yang minim itu, Sidoarjo mengejarnya?” kata Syarif. (sat)