Susun Sistem Pendidikan Daerah

Susun Sistem Daerah
(Jawa Pos, 31/12/07)

Sidoarjo. “Sudah saatnya sistem pendidikan daerah disusun,” kata Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Daniel M. Rosyid saat menghadiri jaring aspirasi anggota DPRD Sidoarjo dari PKS, Syarif Muhtarom. di Hotel Delta Permai Gedangan kemarin (30/12).

Daniel mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam sistem pendidikan nasional saat ini yang dianggap terlalu sentralistis. Misalnya, sistem ujian nasional (unas) untuk menentukan kelulusan siswa. Unas dinilai tidak menghargai proses pendidikan dan mengabaikan peran guru.

Kelulusan itu tanggung jawab pengajar. Tapi, temyata peran tersebut diambil-alih dan diserahkan kepada unas,” tegas Daniel di hadapan kepala sekolah-kepala sekolah di Tainan, Waru, Sedati, Gedangan, dan Buduran.

Dengan kejanggalan tersebut, kata dia, sudah saatnya daerah menyusun sistem pendidikan sendiri. Sebab, setiap daerah memiliki standar-disasi berbeda yang tidak bisa disatukan dalam sistem nasional. “Sudah saatnya sistem pendidikan daerah disusun,” katanya.

Syarif Muhtarom menyatakan, Sidoarjo sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang sistem pendidikan. Dengan raperda itu, pendidikan di Sidoarjo diharapkan bisa lebih bermutu. “Jaring aspirasi ini bisa memberikan berbagai masukan,” ujar Syarif. (riq/roz)

Ukuran Kinerja Yudikatif

Ukuran Kinerja Yudikatif
Jika “Nyanyian” Imron Diusut
(Jawa Pos, Kamis, 01/11/07)

SIDOARJO – Makin luas, dukungan pengusutan atas “nyanyian” Imron Syukur dalam proses hukumnya sebelum ditangkap kejaksaan pada Jumat lalu (26/10). Legislator DPRD Sidoarjo asal PKS Syarif Muhtarom menyatakan sangat mendukung pengusutan tuntas jika ada main mata dalam penegakan hukum.

Syarif mengatakan menghargai keberanian Imron yang mengaku dirinya disuruh pura-pura pingsan oleh salah seorang jaksa saat hendak dieksekusi di Kejari pada 22 Mei 2007. “Nyanyian” awal itu bisa menjadi petunjuk awal pengusutan tentang indikasi sebenarnya seberapa jauh aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya.

Tanah Wakaf Kena Lumpur

Tanah Wakaf Kena Lumpur
Siapkan Data
(Surya, 22/08/07)

Saat ini sejumlah aset pemkab, juga tanah yang berstatus wakaf belum mendapat perhatian. Tapi masyarakat agar tetap menyiapkan data yang sejelas-jelasnya tentang status tanah tersebut. Ini yang penting data dari lokasi tanah wakaf, sebagai bekal untuk mencarikan penggantinya.

Minta Ganesa Dibebaskan

Minta Ganesa Dibebaskan
(Radar Surabaya, Rabu, 09/05/07)

SIDOARJO – Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Nur Syaifuddin bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk Ganesa, 13, bocah SD yang ditahan karena membeli handphone curian. Kemarin, Nur datang ke Polsek Waru, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Nur datang bersama anggota dewan lain, Syarif Muhtarom. Nur dan Syarif berupaya agar hukuman terhadap Ganesa diringankan. “Kami juga berharap segera dibebaskan,” kata Nur Syaifudin saat kepada Kapolsek Waru AKP Darti di mapolsek kemarin.

Ambil Uang TKI, Tolak Dana Reses

Ambil Uang TKI, Tolak Dana Reses
(Radar Surabaya, Rabu, 09/05/07)

SIDOARJO – Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Nur Syaifuddin bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk Ganesa, 13, bocah SD yang ditahan karena membeli handphone curian. Kemarin, Nur datang ke Polsek Waru, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Nur datang bersama anggota dewan lain, Syarif Muhtarom. Nur dan Syarif berupaya agar hukuman terhadap Ganesa diringankan. “Kami juga berharap segera dibebaskan,” kata Nur Syaifudin saat kepada Kapolsek Waru AKP Darti di mapolsek kemarin.

Dewan Desak Ditangguhkan

Dewan Desak Ditangguhkan
(Jawa Pos, Selasa, 08/05/07)

PENAHANAN terhadap Ganesa, ternyata mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Sidoarjo. Kemarin, dua orang anggota Komisi D Nur Ahmad Syaifudin dan Syarif Muhtarom, menjenguk Ganesa di Lapas Delta Sidoarjo.

Ganesa memang sudah 10 hari menjalani tahanan di Lapas Delta Sidoarjo. Sebelumnya, dia ditahan di Polres Sidoarjo selama sebulan. Kepala Lapas Tito mengatakan, Ganesa saat ini berstatus tahanan kejaksaan.

Perbaikan Gizi Rp 384 Juta

Perbaikan Gizi Rp 384 Juta
(Jawa Pos, Sabtu, 10/02/07)

SIDOARJO – Pengalokasian anggaran dalam RAPBD 2007 kembali mengundang kecaman. Kali ini, sorotan datang dari anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Syarif Muhtarom. Legislator dari PKS itu mengkritisi alokasi anggaran untuk kesehatan. Menurut Syarif, anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan terlalu minim. “Untuk perbaikan gizi masyarakat, hanya dialokasikan Rp 383,9 juta. Padahal, hingga pekan lalu saja, sudah ada 153 balita yang mengidap gizi buruk,” ungkapnya.

Menunjuk angka-angka yang tercantum dalam RAPBD 2007, kata Syarif, total belanja untuk Dinas Kesehatan dipatok Rp 41,877 miliar. Nilai tersebut terbagi atas anggaran belanja tidak langsung Rp 24,858 miliar dan belanja langsung Rp 17,018 miliar.